SANANA, Reportmalut.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi aparatur pengelola SAKIP. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ibis Jakarta pada Senin (17/02/2025).
Bimtek tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Sula, Hj. Fifian Adeningsi Mus, Wakil Bupati H. M. Saleh Marasabesy, Sekretaris Daerah Mukhlis Soamole, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kepulauan Sula.
Dalam sambutannya, Bupati Hj. Fifian Adeningsi Mus menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pengelola SAKIP di Kabupaten Kepulauan Sula.
“Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para aparatur dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan kinerja di masing-masing instansi,” ujar Bupati.
Sebagai pemimpin yang kini memasuki periode kedua kepemimpinannya, Bupati Hj. Fifian Adeningsi Mus menekankan pentingnya laporan kinerja tahunan bagi setiap instansi pemerintah. Menurutnya, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan.
“Dengan sistem akuntabilitas yang baik, kita bisa memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati H. M. Saleh Marasabesy turut mengapresiasi semua pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan Bimtek ini. Ia menekankan bahwa SAKIP memiliki peran strategis dalam mendorong instansi pemerintah agar lebih akuntabel serta meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan daerah.
“Penerapan SAKIP di Pemkab Sula saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Namun, masih banyak aspek yang perlu mendapat perhatian serius agar sistem tata kelola pemerintahan semakin baik,” ujarnya
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemkab Kepulauan Sula masih stagnan di predikat C. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap komponen-komponen SAKIP agar hasilnya lebih optimal.
“Melalui Bimtek dan pendampingan ini, diharapkan para pejabat dan staf yang menangani SAKIP dapat lebih memahami serta menerapkan sistem ini dengan lebih baik. SAKIP juga merupakan bagian dari upaya kita dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta membangun zona integritas di Kabupaten Kepulauan Sula,” tandasnya.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sula semakin profesional dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang lebih transparan dan efektif. (Noah)
.jpg)
