SANANA, Reportmalut.com - Kepala Desa Waitina, Sirajudin Umasangaji, membantah tudingan warga terkait dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa Tahun 2023. Tudingan ini disampaikan oleh warga Desa Waitina, Sartika, kepada awak media pada 14 Desember 2023.
Sartika menyoroti item anggaran di APBDes Desa Waitina Tahun 2023 yang dianggapnya janggal, khususnya pada Bidang Penanganan Bencana, Darurat, dan Mendesak senilai Rp. 212.400.000 yang sudah dicairkan namun entah dialokasikan untuk apa.
Menurutnya, rumah keluarganya yang rusak akibat banjir tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa, sementara anggaran sejumlah itu telah dicairkan.
Rumah kami yang paling rusak tapi tidak dapat bantuan dari Desa, kemudian bantuan yang di salurkan didesa Waitina kala itu juga dari Organisasi dan Donatur Warga Sula bukan dari Pemdes setempat terus anggran sebayak itu di buat dengan apa," katanya
Kepala Desa Waitina, Sirajudin Umasangadji, saat dihubungi oleh awak media, membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut sebenarnya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan 59 penerima yang masing-masing mendapatkan Rp. 300.000 per bulan, total Rp. 212.400.000 per tahun.
"Dengan Penerimanya sebanyak 59 Orang setiap Bulannya Rp. 300.000 X 12 bulan = Rp. 3.600.000 X 59 Orang = Rp. 212.400.000. Bukan Anggaran Penanganan Bencana Darurat lain," Jelasnya, Kamis (14/12/2023)
Sirajudin menekankan bahwa Sartika mungkin tidak memahami isi APBDES secara keseluruhan, sehingga mengalami kekeliruan dalam memahami alokasi anggaran. Ia mengingatkan bahwa kejanggalan semacam ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan bahkan berpotensi menyebabkan konflik fisik.
Terkait banjir pada Juli 2023, Sirajudin menjelaskan bahwa pelayanan dan bantuan kepada warga yang terdampak tidak termasuk dalam anggaran APBDes Tahun 2023.
"Seharusnya Saudari yang juga sebagai Korban Banjir Patut Berterimakasih Kepada Pemerintah Desa atas Pelayanan bahkan Bantuan dari Pemerintah Daerah Sula dan pihal lainnya pada saat itu," Tegasnya.
Ia menghimbau seluruh warga untuk datang langsung ke kantor Kepala Desa apabila ada kejanggalan dalam pengelolaan anggaran, guna mencegah kesalahpahaman dan konflik di tingkat masyarakat. (Noah)
