Reportmalut.com - Sejumlah buruh pelabuhan yang tergabung dalam Koperasi TKBM Fatmia di Desa Malbufa, Kecamatan Sanana Utara, Kepulauan Sula bakal polisikan ketua koperasi berinisial FT. Hal ini lantaran FT diduga tidak menepati janjinya terkait pemotongan upah para buruh.
Amran Duwila, Koordinator TKBM Fatmia menceritakan kronologinya, di mana setelah wafatnya ketua Koperasi TKBM Fatmia yakni Nanang Kaunar, FT selaku sekertaris kemudian mengambil peran aktif sebagai ketua koperasi TKBM Fatmia tanpa membuat rapat atau evaluasi bersama badan pengurus.
"Dalam hal ini berjalannya atau aktif pelabuhan Desa Malbufa untuk kapal Kendaga Nusantara beroperasi di dermaga," katanya, Jum'at (07/04/2023).
Lanjut Amran, FT pun terkesan sangat berambisi ingin menguasai badan pengurus dari ketua, sekretaris, bendahara maupun badan pengurus Koperasi TKBM Fatmia.
"Nah, setelah para buruh bekerja tiap bulan saat kapal Kendaga Nusantara masuk di pelabuhan Desa Malbufa, upah buruh selalu di buka ada 10% maupun 20%.," bebernya.
Ia juga bilang, dalam hal tersebut FT selalu mengatakan upah yang di buka untuk keperluan inventaris kantor dan pengurusan administrasi seperti membeli leptop, membuat akta notaris baru, kartu kuning, rehab kantor, sumbangan rehab mesjid Malbufa dan upah saham.
"Namun dari poin-poin tersebut, tidak ada pembuktian dari FT sama sekali. Sehingga kami menduga FT sudah memakan upah buruh pelabuhan di desa malbufa yang di potong oleh FT," tutupnya.
Adapun tututan para buruh pelabuhan Desa Malbufa sebagai berikut:
- Meminta kepada FT untuk terbuka terkait anggaran terkait pendapatan yang selama ini di potong terhitung mulai dari awal kapal kontener masuk di Desa Malbufa.
- Meminta FT bertanggungjawab jawab atas para buruh yang dipaksa lembur tanpa ada tambahan upah.
- Meminta FT Kembalikan upah buruh yang selama ini di potong 10 persen dan pemotongan yang lain sebagainya.
- Ketua Koperasi TKBM Fatmia tidak layak, maka dari itu kami para buruh mendesak turun dari jabatan ketua TKBM.
- Para buruh meminta APH (Aparat Penegak Hukum) untuk segera lakukan penyelidikan terkait dugaan pungli yang di lakukan FT.
