SANANA – Netfid Indonesia Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) meminta Bawaslu agar tidak tebang pilih atas kasus yang sedang mereka tangani. Netfid menilai, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kali ini terdapat banyak sekali pelanggaran yang muncul terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa.
Ketua Netfid Kepsul, Fahrul Pora mengatakan, untuk mengembalikan warwah Bawaslu sebagai lembaga pengawasan, maka ini adalah kesempatan untuk memperbaiki itu. Sebab, dari pantauan Netfid sendiri, kepercayaan publik terhadap Bawaslu nyaris sudah tidak ada.
Karena sudah banyak laporan, mapun temuan dari Bawaslu, tetapi kasusnya sering berakhir dengan tidak memenuhi unsur. Jadi, Bawaslu Kepsul harus lebih tegas dan tidak terpengaruh dari pihak manapun untuk menangani suatu kasus.
“Kami melihat banyak sekali kasus yang ditangani oleh Bawaslu. Tentu kami harap, Bawaslu tidak tebang pilih. Ini soal kepercayaan publik. Tentu Bawaslu juga harus lebih tegas dan tidak lambat dan penanganan kasus,” kata, Fahrul kepada wartawan, Selasa (24/11).
Fahrul menegaskan, saat ini banyak sekali ASN yang secara terang-terangan terlibat dalam politik praktis. Sehingga, jika ada pejabat Pemkab Kepsul yang ketahuan terlibat politik praktis maka Bawaslu jangan segan-segan untuk menindak.
“Kami melihat bahwa Bawaslu masih sedikit ada ketakutan untuk menindak pejabat daerah yang dengan sengaja terlibat politik praktis,” kesalnya.
Di momentum kali ini, dia menambahkan, Netfid berharap agar Bawaslu Kepsul tidak mudah masuk angin. Karena ini soal nasib lima tahun kedepan. Baik dan tidaknya Pilkada itu tergantung dari Bawaslu.
“Kami harap Bawaslu Kepsul tidak mudah masuk angin. Semoga saja Bawaslu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan,” harap Fahrul.(KS)
