TERNATE - Keputusan DPR RI mengesahkan UU Omnisbus Law Senin, 5 Oktober kemarin memantik gerakan massa dari berbagai elemen di segala penjuru kota di Indonesia melakukan aksi penolakan UU Omnisbus Law.
Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dua organisasi yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) dan Aksi Perempuan Indonesia (API) menerjunkan ratusan massa di depan gedung DPRD Kota Ternate, melakukan unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law cipta kerja. Rabu (07/10).
Mustahdin salah satu kordinator menyampaikan, aksi penolakan itu lantaran mereka menilai terdapat keberpihakan pemerintah dan DPR demi kepentingan modal asing atau investasi untuk mengkeruk kekayaan alam Indonesia demi keuntungan pribadi dan kelompok oligarki.
Mustahdin berujar, pemerintah dan DPR telah menggadaikan kekayaan alam bangsa terhadap modal asing dan tidak memperdulikan masa depan rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, UU Omnibus Law mengandung muatan dan isian yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Mustahdin bilang, ada 8 poin muatan-muatan yang dinilai bermasalah, di antaranya, perizinan perusahaan dihilangkan. Penanaman modal asing di buka selebar-lebarnya. Pemanfaatan ruang, pesisir dan laut tidak ada peran otonomi daerah serta rakyat. Lingkungan hidup tidak lagi ekologis. Hak rakyat atas tanah dihapus. Memperpanjang kontrak tambang serta Impor dan perdagangan dibebaskan sebebas-bebasnya. selain itu, Pendidikan tinggi layaknya dijadikan badan usaha yang berorientasi pada profit atau di komersialisasi.
Untuk itu, LMND dan Api Kartini mengutuk keras terhadap Pemerintah, DPRD kota Ternate dan DPR RI untuk mencabut Omnibus Law. Sahkan RUU PKS. Laksanakan pasal 33 UUD 1945. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis serta bervisi kerakyatan. Tunda Pilkada, kembalikan reforma agraria sejatinya dan naikan harga komoditi petani serta hentikan reklamasi pantai di kota Ternate.
"Apabila tuntutan kami ini tidak di indahkan oleh Pemerintah dan DPRD kota Ternate maka, kami akan kembali melakukan demostrasi dengan membawa ribuan massa aksi," tegasnya. (MIT)
