Morotai - Pemerintah Kab. Pulau Morotai mencanangkan program pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat Morotai sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, dan juga Indeks Pembangunan Manusianya (IPM).
Untuk memaksimalkan Universal Health Coverage (UHC), Kab. Pulau Morotai sangat serius mendorong peningkatan Anggaran untuk premi BPJS pada 2019 mendatang. Keseriusan yang dilakukan ini, untuk memenuhi hak hidup sehatnya masyarakat.
Pada 2018 ini, setelah mendapat penghargaan UHC, Kab. Pulau Morotai merencanakan akan mengupayakan peningkatan pada anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp. 11 Miliar pada tahun 2019
Angka ini meningkat dibanding tahun 2016 sebesar Rp.1.845.036.000 Milyar dan 2017 sebesar Rp.4.337.800.000 Milyar Sedangkan tahun 2018 sekarang anggaran BPJS untuk Kesehatan sebesar Rp.10.037.500.000 Milyar
Bupati Kab. Pulau Morotai Benny Laos saat di konfrimasi via whatsapp membenarkan bahwa Dana BPJS Kesehatan dianggarkan sebesar sebesar 11 Miliar pada tahun 2019.
"Anggaran untuk BPJS kesehatan tahun 2019 nanti ditargetkan 11 M. Pemerintah Morotai mengupayakan 2019 akan datang dengan anggaran sekian karena anggaran BPJS kesehatan 2018 mencapai realisasinya sehingga bisa mendapatkan penghargaan UHC. Karena sudah 99, 83%% masyarakat terpenuhi kebutuhan kesehatannya" ungkap Benny Laos. (Rabu, 12/12)
Untuk mendukung program kesehatan yang menjadi visi dan misi Kab. Pulau Morotai, Pemda Morotai dalam hal ini Dinkes Morotai telah mendatangkan tiga unit ambulans dengan fasilitas bertaraf internasional untuk pemenuhan pelayanan cepat kesehatan masyarakat di 4-5 kecamatan yang ada di Morotai.
Pemda Morotai, lewat Rumah Sakit Umum Daerah Morotai pada 2019 ini juga akan menyediakan pelayanan On Call, untuk pasien yang menghubungi dijemput ke Rumah Sakit.
Tidak hanya itu, pembiayan juga akan dilakukan pemda bagi pendampingan pasien sebanyak 2 orang jika pasien dirujuk, mereka akan dibiayai mulai dari transportasi dan biaya hidup selama pasien dalam perawatan RS rujukan
Ditahun 2018, satu orang pendamping pasien sudah diberikan jaminan dan fasilitas yang dibutuhkan selama menampingi pasien. Sedangkan di tahun 2019 akan dibiayai menjadi dua orang semua dilakukan sebagai bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
Pada tahun 2019 juga akan di datangkan alat IMUNO ANALIZER yang belum pernah ada di Malut untuk melengkapi peralatan medis di RSUD Morotai agar pelayanan kesehatan semakin sempurna."
Pemda akan menjadikan Morotai kompas pelayanan kesehatan untuk sembilan kota/kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara.
"Dalam pencapaian UHC, Morotai masih ungguli kabupaten/kota lain di Maluku Utara. Untuk itu, anggaran BPJS Untuk kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya merupakan upaya Pemerintah untuk memenuhi hajat hidup sehat masyarakat Morotai" tutup Benny Laos. (Fy)
